Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami berbagai pemahaman tentang dasar-dasar logika yang didalamnya memuat pengertian logika ciri fungsi dan kegunaanya. Matakuliah ini juga menggulas metodologi logika dijabarkan pada metode deduksi dan induksi guna untuk menentukan drajat probabilitas dan kausalitas serta penelaran dan silogisme. Selanjutnya pembahasan Berfikir ilmiah menggunakan pola empiris dan rasionalis dalam menentukan cara berfikir yang rasional.

General 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pengelolaan APBN meliputi pengelolaan pendapatan negara dan hibah, pengelolaan belanja pemerintah dan pengelolaan pembiayaan defisit anggaran. 



Mahasiswa dapat mengetahuai dan memahami beberapa konsep logika matematika (menambah, mengurangi, mengali, dan membagi) dengan baik.

Mahasiswa mampu mengorganisasikan/ mengelompokkan kata-kata/ materi (barang) (membuat kategorisasi). mampu menemukan pola-pola dalam kata-kata dan bahasa. serta menyusun pola dan melihat bagaimana sebab-akibat bekerja dalam ilmu pengetahuan.


Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami berbagai mata kuliah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pemerintahan, hubungan hukum pemerintahan dengan ilmu sosial lainnya, memahami dan memahami sumber hukum pemerintahan, struktur pemerintahan pusat dan daerah, tata usaha negara. keputusan dan keputusan yang tidak dapat berada di PTUN, badan hukum publik dan swasta, milik pemerintah pusat dan daerah, status hukum pejabat publik dan Tindakan atau Perlindungan Hukum di Indonesia.

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan memperluas wawasannya mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang dan berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah serta mendeskripsikan berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh tubuh ini. Secara khusus akan membahas proses legislasi dalam rangka demokratisasi di daerah.

After studying this course students are able to understand the various subjects of study that fall within the scope of governance law, the relationship between governance law and other social sciences, understand and understand the sources of governance law, central and regional government structures, state administrative decisions and decisions that cannot be in the PTUN, public and private legal entities, property belonging to the central and regional governments, legal status of public officials and Legal Actions or Protection in Indonesia.

Pada organisasi pemerintahan, salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi Negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah dan pemerintahan daerah. ? Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.dengan mempelajari materti ini diharapkan mahasiswa mengetahui pentingnya teknologi informasi didalam pemerintahan

Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang  berasal dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal (pikiran), kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme (Latin: logica scientia) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur, namun sekarang ini lazim disebut logika saja (Rapar, Jon Hendrik.1978: 9)